Oknum PNS dan Pegawai Honda ‘SIKAT’ 19 Tabung Oksigen RSUD H Hanafi Muara Bungo

Kab. Bungo, INDOPUBLIK NEWS

Menurut sumber informasi yang dapat di percaya bahwa sekitar bulan oktober 2014 lalu, rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Hanafi Muara Bungo kehilangan Oksigen ukuran besar sebanyak 19 tabung. Kejadian ini diketahui berawal dari salah satu petugas rumah sakit yang mengelola oksigen tersebut pada pagi hari setelah kejadian itu mengecek dan mau memindahkan oksigen-oksigen, ternyata oksigen tersebut sudah berkurang dan tidak sesuai dengan jumlah sebelumnya.

Kedapatan hal tersebut petugas langsung melaporkan kepada Derektur RSUD H. Hanafi Muara Bungo, Dr. Safarudin.

Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan siapa-siapa yang piket dan yang jaga pada malam itu akhirnya ditemukan indikasi dua orang pelakunya yang berinisial “N” salah satu pegawai negeri sipil (PNS) dan “NS” (38) pegawai honor daerah (HONDA). Dua-duanya tercatat sebagai pegawai rumah sakit umum daerah (RSUD) H. Hanafi itu sendiri. Sehubungan telah diduga melakukan pencurian oksigen akhirnya “N” dipindahkan dari bagian operasi ke bagian kantor, sedangkan “NS” sudah diberhentikan dari pegawai honor daerah. Namun disayangkan, kesannya seolah-olah derektur sudah melindungi bawahannya yang jelas-jelas diduga melakukan kesalahan besar seperti itu, seharusnya perbuatan pencurian harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena hal yang seperti itu sudah menyangkut kejahatan pencurian murni. Malahan derektur RSUD H. Hanafi Muara Bungo hanya melapor kepada tim kode etik PNS padahal bukankah perbuatan tersebut suatu pelanggaran disiplin PNS.

Sangat disayangkan kejadian ini tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib (POLRES BUNGO), kalau tindakan yang diberikan derektur RSUD tersebut tidak ada efek jeranya atau pun tidak ada pelajaran untuk pegawai yang lain agar tidak melakukan hal yang sedemikian. Dalam arti kata atas perbuatan pencurian tersebut hanya dikenakan sanksi ringan berupa pemindahan ke bidang lain saja, ini dapat memicu pencurian berikutnya karena tidak ada sanksi yang membuat jera pelaku.

Dikonfirmasi INDOPUBLIK NEWS, pada tanggal 16 juni 2015 diruang kerjanya derektur RSUD H. Hanafi Muara Bungo, Dr. Safarudin dikala itu sedang didampingi sekretarisnya, M. Yazit mengakui adanya kehilangan oksigen ukuran besar sebanyak 19 tabung pada delapan bulan yang lalu. Namun pada saat ditanyakan derektur nampaknya berdalih. Pasalnya, ketika itu derektur menyebutkan bahwa hal tersebut bukannya dicuri oknum PNS dan HONDA, akan tetapi ada orang yang meminjam dan sekarang sudah dikembalikan. “Memang benar kita kehilangan 19 tabung oksigen dalam ukuran besar kira-kira 8 bulan yang lalu, itu bukan dicuri oknum PNS dan pegawai honor daerah RSUD H. Hanafi, namun hal tersebut hanya dipinjamkan orang dan sekarang ini sudah/telah dikembalikan”Ungkap Derektur RSUD H. Hanafi

Soal sanksi yang diberikanya, Dr. Safarudin menjelaskan, bahwa dirinya sudah laporkan yang bersangkutan kepada TIM KODE ETIK PNS kabupaten Bungo yang terdiri dari SEKDA dan BKD. Sambungnya lagi, kalau sampai saat ini kita masih menunggu hasilnya dari tim kode etik tersebut. Sedangkan yang tenaga Honda sudah kita pecat” Tuturnya.

Menyinggung kenapa tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Dr. Safarudin hanya menjawab” ini kan sudah kita laporkan kepada tim kode etik PNS dan tidak perlu lagi dilaporkan kepada kepolisian, biar lah tim kode etik yang menentukan keputusannya apakah sekedar dipindahkan bagian apakah ditarik kembali ke BKD/ SEKDA”Bebernya lagi. Anehnya, Dr. Safarudin mengatakan bahwa hal tersebut bukan dicuri melainkan hanya dipinjamkan orang dan yang dipinjam sudah dikembalikan, akan tetapi jika memang itu dipinjam kenapa yang berinisial “N” tersebut dipindahkan bagiannya dan kenapa tenaga honor daerah yang berinisial “NS” tersebut juga dipecatkan dari pekerjaannya lalu kenapa juga dilaporkan kepada tim kode etik PNS jika hal tersebut bukan pencurian melainkan hanya peminjaman sementara. Menurut lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rakyat Peduli Lingkungan (Rapi) M. Amin, menybutkan jika derektur RSUD H. Hanafi berpendapat sedemikian lalu kenapa harus dilaporkan kepada tim kode etik dan kenapa harus ada yang dipecat berarti itu benar perbuatan pencurian bukan peminjaman. “Jika sanksinya hanya seperti itu saja dan kedapatan ada pelaku pencuarian didalam tenaga kepegawaian hanya diperintahkan untuk mengembalikannya saja, bisa-bisa dinegara kita mencuri (Korupsi) asal diganti kembali bisa bebas dari jeratan hukum yang berwenang”Tandasnya. (ZOBILA)