Tebo-Jambi, INDOPUBLIK NEWS
Penegakan hukum seharusnya mengacu kepada aturan yang benar dan bertanggungjawab sehingga ketika aturan itu dilaksanakan dapat diterima dan tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari, seperti yang terjadi di Kabupaten Tebo, dimana pada saat Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo yang diketuai oleh Lediati Sembiring, SH akan melaksanakan eksekusi sebidang tanah darat yang terletak di KM 7 Lintas Tebo Bungo berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh penggugat, yaitu Hj Aziati melawan A Roni, Adul Manas, Hamdan dan Hamidah mendapat perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Hal ini karena termohon eksekusi merasa putusan pengadilan tidak berpihak pada fakta hukum yang benar, tapi adanya dugaan permainan kotor yang dilakukan oleh Pihak Hj Aziati mulai dari Pengadilan Tinggi sampai ke putusan PK di Mahkamah Agung. Hal ini dapat terlihat dengan jelas karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan gampang menerima banding yang diajukan oleh pemohon, padahal alat bukti yang diajukan oleh pemohon banding tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, diantaranya alat bukti berupa surat jual beli terlihat dengan jelas penuh rekayasa.
Bagaimana tidak, surat yang dibuat pada tahun 1941 mengunakan dua ejaan lama dan baru, selain itu dalam surat tersebut juga tidak menunjukan kalau benar surat tersebut dibuat pada tahun 1941. Selain itu, kejanggalan yang paling menonjol dari surat tersebut adalah penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran, padahal pada tahun 1941 belum ada mata uang rupiah, karena berdasarkan sejarah mata uang yang pernah ada di Indonesia, uang pertama yang digunakan di Indonesia setelah merdeka adalah Oeang Republik Indonesia (ORI ) yaitu pada tahun 1946, sedangkan mata uang rupiah secara resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia pada tanggal 24 November 1949, sedangkan dari 3 lembar alat bukti surat jual beli yang hanya berupa foto kopi, 2 diantaranya mempergunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran pembelian tanah yang masing-masing dibeli dengan harga Rp 35 dan Rp 200, sedangkan pada surat yang 1 lagi tidak terdapat harga dan nama penjual, hanya tercantum dibeli dari orang jawa.
Lediati Sembiring, SH pada saat akan melakukan eksekusi berkali-kali mendapatkan perlawanan dari termohon eksekusi. Hal ini karena Lediati sembiring, SH sebagai penegak hukum seharusnya dapat menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dia mengacu pada aturan yang benar, dimana lokasi tanah yang akan dieksekusi harus jelas letak dan batas-batasnya antara lokasi tanah yang akan dieksekusi dengan peta lokasi tanah pada saat dipersidangan dan pemeriksaan setempat (PS) harus sama. Tapi apa yang terjadi pada saat dilakukan eksekusi, Lediati Sembiring, SH yang menjabat sebagai Pansek di PN Tebo dan bertindak sebagai Koordinator Eksekusi tidak dapat menunjukan peta asli pada saat sidang pemeriksaan setempat yang seharusnya dijadikan acuan untuk melaksanakan eksekusi dan dia ketika hal itu dipertanyakan, selalu mengatakan bahwa peta lokasi itu ada di kantor dan dia sedang melaksanakan tugas negara berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Tebo M Yusup, SH, MH. Padahal orang bodoh saja dapat melihat ada kejanggalan yang sangat luar biasa terjadi pada saat dilakukan eksekusi diantaranya ;
1.Lediati Sembiring, SH sebagai pelaksana eksekusi tidak mengetahui batas tanah yang akan dieksekusi
2.Dengan seenaknya menunjuk lahan yang akan dieksekusi tanpa berpedoman pada peta tanah yang diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tebo pada saat dilakukan gugatan dan telah diperiksa pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS)
3.Tidak melakukan eksekusi terhadap semua lahan berdasarkan putusan PK yang harus dieksekusi yaitu 550 M x 200 M yaitu 11 hektare (Ha)
4.Merubah sendiri ukuran dan posisi tanah yang dieksekusi yaitu menjadi 350 M x 350 M yaitu 11 Ha
5.Memerintahkan penghancuran bangunan dimana tanah tersebut memiliki sertifikat yang sah dari BPN, IMB dan surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang tanpa ada surat pembatalan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi yang memiliki kewenangan untuk membatalkan surat-surat tersebut
6.Mengeluarkan tanah yang masuk dalam obyek sengketa, tetapi telah dijual oleh pemohon eksekusi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu tanah yang termasuk obyek sengketa yang diatasnya telah berdiri 8 pintu ruko milik Wakil Ketua DPRD Tebo, Samsurijal pada saat pelaksanaan eksekusi dikeluarkan dari obyek yang harus dieksekusi, padahal tanah tersebut termasuk tanah yang harus dieksekusi, tapi dia memerintahkan anak buahnya untuk menggeser titik awal lahan yang harus dieksekusi dan kejanggalan yang paling menonjol yang dilakukan Lediaditi Sembiring pada saat melakukan eksekusi adalah tidak melakukan eksekusi terhadap tanah yang dikuasi oleh dua orang termohon eksekusi yaitu tanah yang dikuasai oleh termohon eksekusi yang bernama Hamdan (sudah dijual ke Al-azhar diatasnya telah berdiri bangunan sekolah) dan Hamidah padahal berdasarkan putusan PK yang dimenangkan HJ Aziati dan perintah eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, M Yusup SH, MH termasuk lahan yang harus dieksekusi tetapi itu tidak dilakukan dan yang dieksekusi hanya lahan milik Roni dan Abdul Manas termasuk penghancuran tiga (3) pintu ruko milik Abdul Manas secara paksa dan dapat terlihat dengan jelas tindakan yang dilakukan Lediati Sembiring, SH yang memegang surat perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan membawa misi dari pemohon eksekusi yaitu HJ Aziati yaitu dengan membayar biaya untuk eksekusi melebihi ketentuan dan pembayaran tersebut tidak dimasukan dalam form pembayaran resmi pengadilan, tapi mengunakan kwitansi diluar ketentuan. Hal ini sesuai keterangan narasumber yang mengetahui dengan jelas hal itu terjadi dan meminta kepada INDOPUBLIK NEWS namanya tidak disebutkan.
Sumber lain yaitu anak dari Abdul Manas yang bernama Junaidi yang merasa kecewa terhadap tindakan yang dilakukan Juru Eksekusi PN Tebo yang diketuai oleh Lediati Sembiring, SH kepada INDOPUBLIK NEWS berdasarkan keterangan orangtuanya, Abdul Manas mengatakan beberapa waktu sebelum dilaksanakan eksekusi tanah tersebut, Lediati Sembiring, SH dan beberapa orang dari PN Tebo mendatangi rumahnya di Jambi dengan membawa surat perjanjian penyerahan tanah yang disengketakan kepada pihak Hj Aziati dan apabila hal itu disetujui oleh pihak Abdul Manas maka dia akan diberi satu (1) pintu ruko berikut halaman belakang yang luasnya akan ditentukan oleh Hj Aziati sebagai pemenang dalam perkara sengketa tanah ini. Tetapi hal itu ditolak oleh Abdul Manas, karena merasa ada hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Tebo yang dalam hal ini dilakukan oleh Lediati Sembiring, SH dan teman-temannya yang telah mendatangi rumahnya dan dirasa sangat janggal dan diluar kewengannya sebagai aparat penegak hukum, dan hal ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada suatu kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara Lediati Sembiring, SH dengan pihak Hj Aziati.
Atas segala tindakan yang telah dilakukan Lediati Sembiring, SH yang dalam hal ini adalah atas nama Pengadilan Negeri Tebo dibawah pimpinan M Yusup, SH, MH kami meminta Komisi Yudisial atas nama keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum agar memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim PK yang menangani perkara ini yang telah memenangkan Hj Aziati, padahal alat bukti berupa surat bukti jual beli tanah yang dibuat pada tahun 1941 yang mengunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran, padahal pada tahun 1941 tersebut mata uang rupiah belum pernah dipakai sebagai alat pembayaran yang sah karena mata uang rupiah baru resmi dipakai di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada tanggal 24 November tahun 1949 dan Hj Aziati dalam hal ini untuk memenangkan perkara mengunakan alat bukti surat yang dibuat tahun 1941 dengan mengunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang dia gunakan untuk membeli tanah tersebut, padahal saat itu belum ada uang rupiah.
Sementara itu, Ketua PN Tebo Kamijon, SH yang belum lama menjabat sebagai ketua mengantikan posisi M Yusup, SH, MH yang saat ini menduduki posisi sebagai Ketua PN Situbondo, kepada INDOPUBLIK NEWS mengatakan pada saat pelaksanaan eksekusi tanah di KM 7 tersebut di PN Tebo menjabat sebagai Wakil Ketua, jadi dia tidak terlibat sama sekali dalam hal ini karena semua ditangani oleh ketua dan saya tidak pernah membaca berkas perkara tersebut dan kalau sekarang saya diminta pendapatnya terkait adanya dugaan hal-hal yang tidak wajar pada saat eksekusi, saya butuh waktu dan tidak bisa memberi pendapat tanpa membaca berkas perkara tersebut.
Selain itu, adanya dugaan keterlibatan juru eksekusi PN Tebo dalam perkara ini, INDOPUBLIK NEWS meminta pendapat Ketua LP Tipikor Korwil Jambi IF Ibrahim dan mendapat jawaban kalau kita melihat berdasarkan proses awal perkara ini dengan memenangkan para tergugat dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim PN Tebo telah melaksanakan hukum berdasarkan hukum yang benar, karena mereka melakukan pemeriksaan lansung para pihak, alat bukti dan pemeriksaan setempat (PS) obyek sengketa dan berdasarkan temuan serta fakta persidangan memang seharusnya Majelis Hakim Perdata PN Tebo yang menangani perkara ini memenangkan tergugat dan kami melihat dugaan adanya penyuapan yang dilakukan Hj Aziati mulai dari Pengadilan Tinggi Jambi, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) karena ketiga (3) tingkatan pengadilan ini tidak meneliti alat bukti secara cermat atau sengaja mengabaikan, terutama soal mata uang dan ejaan tulisan surat jual beli yang diakui Hj Aziati mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Atas hal yang terjadi dalam proses persidangan dan pada saat dilakukannya eksekusi, juga harus mendapat perhatian dari Komisi Judisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan melakukan pemeriksaan terhadap Lediati Sembiring, SH, Panitera Muda Perdata Raden Safridon, SH, Ketua PN Tebo M Yusup, SH, MH dan pihak-pihak yang terlibat dalam permainan kotor yang diduga telah dilakukan untuk memuluskan dan mendukung permainan kotor yang telah dilakukan oleh Hj Aziati. Selain memeriksa Ketua dan Juru Eksekusi Pengadilan Negeri Tebo, Komisi Judisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga harus memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim PK yang mengadili perkara ini serta memeriksa juga Hj Aziati yang diduga telah melakukan penyuapan untuk memenangkan perkara ini. (Iwan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar