Kejaksaan Agung Terlalu Lambat Menetapkan Status Hukum Bupati dan Ketua DPRD Tebo, Masyarakat dan Pejabat Resah, KPK Diminta Segera Ambil Alih Perkara

TEBO-JAMBI, Indopublik News

Turunnya Satgasus Kejaksaan Agung untuk menangani berbagai persoalan indikasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab Tebo dibawah pimpinan Arip Makhrup Dahlan yang diduga adanya keterlibatan Bupati H Sukandar,SKom, MSi dan Ketua DPRD Kabupaten Tebo Agus Rubiyanto, SE dalam proyek jalan sebesar  Rp 63 M telah menimbulkan Keresahaan di Kalangan pejabat dan masyarakat, hal ini karena sudah 8 bulan kasus tersebut ditangani Satgasus, baru menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Kabid Bina Marga, Joko Pariadi dan 2 orang kontraktor yaitu Dirut PT Rimbo Peraduan, Sariono dan Dirut PT Bungo Tangjung Raya, Hasiloan Sitanggang  yang dari beberapa bulan yang lalu sudah menjadi tahanan Kejaksaan Agung di Jakarta dan sekarang sudah dipindahkan ke LP Jambi karena berkas perkaranya akan segera masuk tahap 2 di Pengadilan Tipikor Jambi.

Delapan bulan bukanlah waktu yang singkat bagi Satgasus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan apakah ada tambahan tersangka dalam kasus ini atau tidak dan kalaupun ada tambahan 2 orang tersangka masih dari rekanan, sementara itu 3 orang yang diduga adalah aktor intelektual dalam perkara tindak pidana korupsi yang berdasarkan audit yang dilakukan BPKP telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 33 M dari proyek Rp 63 M, ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang terstruktur dan  sistematis yang dilakukan 2 perusahan yang diduga melibatkan H Sutriman (mantan besan dan penyandang dana Sukandar pada saat Pilbub Tebo 2011 yang juga merupakan orang tua dari Ketua DPRD), dengan dukungan  bupati dan  Ketua DPRD apa yang  tidak bisa dilakukan, dukungan bupati Dan Ketua DPRD adalah sebagai alat bagi H Sutriman untuk melakukan interpensi di berbagai dinas Instansi yang ada di Kab Tebo terutama dinas-dinas yang mengelola dana APBD dan APBN yang paling besar seperti di Pekerjaan Umum (PU) pengesahan proyek jalan dengan anggaran Rp 63 M tanpa melalui pembahasan di badan anggaran merupakan suatu bukti bahwa ada kolusi dan nepotisme yang terjadi di DPRD Tebo ditambah lagi adanya perkataan yang disampaikan oleh Syamsu Rizal  dengan kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat bahwa penetapan anggaran proyek jalan Rp 63 M tanpa melalui pembahasan oleh badan anggaran dianggap ‘sah’ dan ‘boleh’ cukup persetujuan ketua dan wakil tanpa menunjukan apa dasar hukum yang membolehkan hal tersebut, semakin menunjukan bahwa kolusi dan nepopotisme memang sangat kental terjadi di DPRD Tebo.

Keresahan yang terjadi di Kab Tebo saat ini di kalangan pejabat dan masyarakat tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh Satgasus Kejaksaan Agung yang dinilai terlalu lama menentukan status hukum bupati dan Ketua DPRD Tebo serta H Sutriman yang bukan menjadi rahasia umum lagi sudah beberapa kali diperiksa oleh Tim Satgasus di Jakarta karena diduga ikut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pekerjaan jalan dengan nilai kontrak  Rp 63 M yang penuh rekayasa dan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan nepotisme, baik itu untuk memperkaya diri atau orang lain, yaitu H Sutriman dimana proyek jalan yang seharusnya dalam kontrak lepas tetapi dilaksanakan dalam bentuk proyek multiyears dan dengan kontrak Jamak, padahal semua orang mengetahui kalau perusahaan yang mengerjakan proyek ini untuk mengerjakan proyek harus menunggu dana APBD cair dengan kata lain proyek multiyears dan kontrak jamak tersebut hanya sebuah cara yang dilakukan untuk menghindari proyek tersebut jatuh ke tangan perusahaan lain dan tetap perusahaan H Sutriman yang mengerjakan pada tahun berikutnya tanpa harus melalui pelelangan kembali.

Atas adanya dugaan bahwa lambatnya Satgasus Kejaksaan Agung menetapkan status Sukandar, Agus Rubiyanto dan H Sutriman, apakah akan dijadikan tersangka atau dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tetapi sudah masuk bulan kesembilan status ketiga orang penting ini tidak Jelas dan hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan Pejabat  di Kab Tebo yang membutuhkan kepastian tentang status ketiga orang tersebut.

Atas lambatnya penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Agung, Indopublik News meminta pendapat Ketua LP Tipikor Korwil Prov Jambi, Ibrahim IP dan mendapat jawaban bahwa persoalan yang saat ini terjadi sejak adanya penetapan beberapa orang tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh Satgasus Kejaksaan Agung di proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 63 M dan berdasarkan audit yang dilakukan BPKP telah ditemukan kerugian negara Rp 33 M memang sangat menarik untuk kita bahas agar persoalan yang telah membuat Kab Tebo berada pada situasi yang tidak nyaman cepat berakhir.

Kedatangan Satgasus ke Kab Tebo pada awalnya memberi harapan yang begitu besar bagi masyarakat dalam penindakan para pelaku tindak pidana korupsi yang benar-benar telah meresahkan, terutama yang dilakukan para anggota DPRD yang dimotori  Agus Rubiyanto sebagai Ketua, namun harapan itu berubah menjadi satu tanda tanya besar, ada apa dibalik lambatnya Penetapan Status Hukum Sukandar, Agus Rubiyanto dan H Sutriman ? apa benar pembentukan Satgasus di tengah perseteruan KPK dengan POLRI oleh Jaksa Agung  HM Prasetyo hanya sebatas untuk menunjukan bahwa Kejaksaan Agung dibawah pimpinan dia akan menjadi lembaga super hebat dalam penindakan pelaku Tipikor, karena dari awal banyak kalangan yang meragukan bahwa Kejaksaan Agung dibawah pimpinan HM Prasetyo akan tetap menjadi macan ompong dalam penindakan pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan Pejabat  Teras  Pusat dan Daerah dan sekarang memang terbukti  yang dijadikan tersangka  hanya para bawahan atau orang-orang yang tidak punya kewenangan lebih, tetapi diberi tanggungjawab oleh Kepala Dinas seperti yang terjadi di Kab Tebo, apa benar hanya Kabid Bina Marga, Joko Pariadi yang bersalah dalam kasus korupsi proyek Rp 63 M di Dinas PU Tebo ? padahal semua orang mengetahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada suatu dinas Instansi pemerintah tidak akan pernah lepas dari intervensi Kepala Dinas, karena di negara ini tidak ada bawahan yang bisa melakukan tindakan tanpa persetujuan pimpinan, kecuali di pengadilan yang dikenal dengan istilah ‘Indepedensi Hakim’ dalam menangani suatu perkara.

Perkara yang ditangani Satgasus Kejaksaan Agung yang melibatkan bupati, Ketua DPRD Tebo dan H Sutriman terkait 2 perkara yaitu, pertama ; Masalah dugaan gratifikasi perizinan lahan di Desa Sekalo dengan pelapor Kepala Desa Muara Sekalo Kec Sumai Kab Tebo, M Ali Azis, dimana semua data tentang  indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi sebesar Rp 2,95 M yang melibatkan Ketua DPRD Agus Rubiyanto, Bupati  Sukandar dan H Sutriman dari SETIAWAN KHOE Dirut PT SRI GLOBAL ABADI dana lansung ditransfer ke rekening M Ali Azis di Bank BRI Tebo, masing masing Rp 2,2 M pada tanggal 18 dan 19 Juli 2011 serta pada tanggal 27 Juli 2011 Rp 750 Juta dan oleh M Ali Azis dana tersebut sudah diserahkan kepada Agus Rubiyanto masing-masing Rp 1,3 M pada tanggal  21 Juli 2011 Rp 50 Juta pada tanggal 22 Juli 2011 dan Rp 200 Juta pada tanggal 28 Juli 2011 (Cash) dan Rp 100 Juta ditarnsfer  ke rekening Agus Rubiyanto di Bank Mandiri, sedangkan H Sutriman menerima Rp 1 M pada tanggal 1 Agustus 2011 perlu diketahui bahwa uang yang diserahkan kepada Agus Rubiyanto dan H Sutriman semua memiliki tanda terima dalam bentuk kwitansi yang sudah diserahkan kepada penyidik yang dipimpin oleh Reinhard.

Sejumlah uang yang diterima dari Setiawan Khoe digunakan untuk memuluskan Sukandar menjadi Bupati Tebo diantaranya guna kepentingan saat persidangan di MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) yang akhirnya dimenangkan oleh Sukandar. Adanya penandatanganan surat yang mengatasnamakan Bupati Tebo, padahal saat itu Sukandar belum dilantik sebagai bupati dan ditandatangani oleh H Sutriman adalah suatu bentuk kejahatan lain yang berhubungan dengan pidana umum, menurut LP Tipikor merupakan bukti lain untuk memperkuat  bahwa H Sutriman dan Agus Rubianto serta Sukandar memang sudah selayaknya dinaikan status hukumnya MENJADI TERSANGKA memang kita akui kalau berdasarkan keterangan M Ali Azis, Sukandar tidak menerima secara lansung uang yang diberikan oleh Setiawan Khoe, tetapi berdasarkan hukum orang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka bukan hanya pelakunya saja, tetapi orang yang mengetahui adanya kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dan orang yang turut serta menikmati hasil dari kejahatan dan semua orang mengetahui bahwa Sukandar tidak mungkin tidak menikmati uang tersebut, apalagi kejatan yang terjadi adalah untuk memuluskan Sukandar menjadi BUPATI TEBO  2011-2016, kalau sekarang dibuat alasan bahwa uang yang diterima dari Setiawan Khoe Rp 2,95 M untuk kepentingan pemenangan Sukandar adalah berdasarkan transaksi Jual beli tanah seluas 300 HA milik Agus Rubiayanto di Desa Muara Sekalo, bisa tidak dia menunjukan tanda bukti bahwa tanah tersebut adalah benar milik dia yang diketahui oleh Kepala Desa M ALI Azis dan kalaupun benar tanah tersebut adalah milik Agus Rubiyanto dengan cara bagaimana tanah tersebut diperoleh, karena perlu diketahui bahwa pejabat negara/daerah yang menguasai tanah yang berakibat merugikan masyarakat TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI.

Persoalan ke dua ; Yang juga tengah ditangani Satgasus Kejaksaan Agung adalah terkait adanya temuan kerugian keuangan negara pada proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 63 M yang berdasarkan hasil audit BPKP telah ditemukan kerugian keuangan negara Rp 33 M yang dengan jelas terbukti melibatkan Sukandar sebagai bupati dan Agus Rubiyanto sebagai Ketua DPRD yang telah menyetujui proyek multiyears jalan dengan dana yang cukup besar tanpa pembahasan di Badan Anggaran DPRD Tebo merupakan suatu bentuk persekongkolan jahat berupa Kolusi dan nepotisme, karena tiga orang ini yaitu Sukandar sebagai bupati adalah besan H Sutriman, Agus Rubiyanto yang menjabat sebagai Ketua DPRD Tebo adalah anak Kandung H Sutriman.

Dengan melihat fakta ini, masih pastaskah Kejaksaan Agung untuk menunda penetapan status Sukandar, Agus Rubiyanto dan H Sutriman SEBAGAI TERSANGKA, karena dua pejabat ini kalau kita mengacu kepada hukum yang benar tidak akan dapat lolos dari jerat hukum yang mengacu kepada pasal 3 Undang-Undang (UU) RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 yang menyakatakan ; setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh )tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para penggiat anti korupsi agar kasus ini menemui titik terang dan orang-orang yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan pihak Kejaksaan Agung tidak menganggap remeh desakan yang begitu kuat agar proses hukum benar-benar diterapkan kepada bupati, Ketua DPRD dan H Sutriman.

LP TIPIKOR Korwil Jambi menyarankan antara lain ; 1. Membawa surat tanda terima bukti laporan yang masuk di Kejaksaan Agung dan alat bukti di foto kopi rangkap tiga (3) kemudian dilaporkan ke SEKRETARIAT NEGARA dan tanda terima laporan tersebut diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung. 2. Membuat laporan baru kepada KPK dengan membawa bukti laporan yang pernah  diterima Kejaksaan Agung berikut 2 alat bukti permulaan yang cukup agar kasus ini segera diambil alih penangannya oleh  KPK, hal ini sesuai bunyi pasal 8 UU N0 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  ayat (1) Dalam melakukan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurup b Komisi Pemberantas Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public. Ayat (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisi pemberantasan korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh  Kepolisian atau Kejaksaan. Pasal (9) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan alasan : (a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti ; (b) Proses penanganan tindak pidana secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang bisa/dapat dipertanggungjawabkan ; (c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya ; (d) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi ; (e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif ; atau (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 30 Tahun 2002 pasal (9) kami melihat bahwasanya di dalam penanganan kasus yang melibatkan bupati dan Ketua DPRD Tebo serta H Sutriman yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung kecenderungan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal (9) mendekati Kenyataan dan oleh sebab itu, demi tegaknya supremasi hukum yang benar dan terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo yang saat ini berada dalam keresahan, maka LP TIPIKOR KORWIL JAMBI MEMINTA KPK untuk segera mengambil alih kasus ini, karena masyarakat TIDAK PERCAYA LAGI KEPADA SATGASUS KEJAKSAAN AGUNG. (Iwan)