Tebo-Jambi, INDOPUBLIK NEWS
Tidak tegasnya kepempinan Bupati Tebo H Sukandar, SKom. dalam menentukan posisi jabatan strategis di dinas instansi yang ada menyebabkan timbulnya banyak persoalan dan juga terganggunya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun anggaran 2015 serta menimbulkan juga banyak pertanyaan di berbagai kalangan masyarakat. Ada apa dibalik semua itu ?
Pemerintah Kabupaten Tebo paska kedatangan Satgassus serta ditetapkannya Joko Pariadi, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga (BM) Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 2 orang Direktur Utama (Dirut) perusahaan yang mengerjakan proyek jalan yang bermasalah serta merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 63 M yaitu Sariono Dirut PT Rimbo Peraduan dan Hasaloan Sitanggang Dirut PT Bungo Tanjung Raya sebagai tersangka dan juga banyaknya pejabat yang diperiksa termasuk Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Tebo dalam persoalan proyek tersebut dan persoalan gratifikasi 10 ribu Hektare lahan di Sekalo dan Semambu Kecamatan Sumai di Kejaksaan Agung Jakarta membuat situasi dan kondisi pemerintahan Tebo mencekam dan penuh ketakutan apalagi sekarang Joko Pariadi sudah resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta dan sudah pasti orang-orang dari Dinas PU Tebo yang terlibat lansung dalam proyek tersebut tidak akan bisa bekerja dengan tenang terutama Arif Makhrup Dahlan yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU dalam persoalan yang menyebabkan joko Pariadi di tahan sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena menjabat sebagai Kabid dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek yang bermasalah tersebut. Apakah dengan menunjuk KPA, Kepala Dinas akan lepas begitu saja dalam persoalan ini ? jelas tidak, karena masih banyak persoalan lain dalam persoalan ini adalah atas dasar sepengetahuan Kepala Dinas dan dinas instansi seperti PU apapun hasil pekerjaan tersebut pasti dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tidak ada independensi KPA dari intervensi Kepala Dinas.
Atas apa yang terjadi di Kab Tebo dan lambannya sikap Bupati Kabupaten Tebo H Sukandar, SKom dalam menyikapi berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi, Media Umum INDOPUBLIK NEWS melakukan komfirmasi dengan Ketua LP Tipikor Korwil Jambi IF Ibrahim dan mendapat jawaban sebagai berikut, “di negara ini mana ada Kepala Dinas yang memberikan kekuasaan penuh pada anak buahnya. Kecuali dalam waktu satu (1) tahun dia tidak masuk. Itupun akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), tetapi kekuasaannya terbatas dan tidak mungkin kalau dia tidak melapor serta tidak minta petunjuk kepada Kepala Dinas terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Hal itu artinya Kepala Dinas tidak melepaskan perannya sebagai Kepala Dinas di proyek yang sedang dikerjakan. Walau dia sudah memberi kuasa kepada KPA, hal itu semua orang mengetahuinya, terhadap lambat sikap bupati menyikapi persoalan ini kita semua mengetahui kalau Sukandar bukanlah tipe seorang pemimpin yang cepat dan tegas dalam bersikap, apalagi pada umumnya orang orang yang duduk sebagai pejabat PU adalah orang titipan dari H Sutriman untuk mengamankan proyeknya dan mesin pencetak uang mereka bukan karena mampu bekerja dan layak duduk di posisi itu,” papar Ibrahim.
Ketika PU diobrak abrik oleh Satgassus dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kabid Bina Marga, seharusnya bupati mengambil langkah cepat dengan mengganti Arip sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menghindari terjadi keterlambatan persiapan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, “bagaimana orang dalam posisi tertekan dan terancam akan jadi tersangka bisa bekerja dengan tenang tapi tetap saja dipertahankan serta apa yang terjadi sudah di akhir bulan Juni, berapa persen jumlah proyek infrastruktur Kabupaten Tebo yang sudah ditenderkan, padahal masih banyak pejabat Kabupaten Tebo yang tidak dalam masalah layak untuk ditunjuk sebagai ketua ULP, tapi itu tidak lakukan malah teriak ‘AWAS ADA MUSUH DALAM SELIMUT’ di tempat umum lagi dan sekarang Joko sudah ditahan, tapi mengapa Kabid Bina Marga belum diganti juga malah sibuk menganti pejabat yang tidak bermasalah dan baru tiga (3) bulan menjabat diganti dengan yang lain padahal untuk Kabid Bina Marga itu sangat dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan atau ada tujuan lain dengan tidak menganti posisi Joko ?” dia dapat diyakinkan agar dia tak buka mulut untuk menghindarkan pejabat lain jadi tersangka, untuk hal ini Cuma Sukandar dan Tuhan yang tahu.
Selanjutnya, dikatakan Ketua LP Tipikor mengingatkan kepada H Sukandar, SKom sebagai bupati masyarakat Kabupatn Tebo ini tidak bodoh dan tidak selamanya bisa dibodohi, jadilah seorang bupati yang profisionnal dalam meletakan posisi jabatan seorang pejabat, kemudian belajarlah dari pengalaman yang terjadi selama ini bahwa anda diserang dan dihujat karena anda lebih percaya pada penjilat dan perlu difahami bahwa kami melakukan kritik yang keras dan menyakitkan karena melihat dengan mata kepala sendiri hampir 80 % proyek infrastruktur yang ditangani Dinas PU bermasalah dan tidak sesuai standard dan itu dapat kita buktikan diantaranya Jalan 2 jalur sekarang sudah hancur dan banyak lubang, jalan dari lampu merah sampai Koramil Tebo yang dikerjakan perusahan H Ismail Bungo semua disubkan pada pihak ketiga dengan total kontrak Rp 2,9 Milyar katanya belum dibayar oleh PU, apakah jalan itu dikerjakan benar ? jalan yang di pasar pulau Temiang dikerjakan asal jadi juga oleh perusahaan H Ismail, pengaspalan jalan 1,4 KM di Serai serumpun proyek 2014 baru dikerjakan pada bulan 2 tahun 2015 dan sekarang sudah hancur atas keterangan Joko juga dikerjakan oleh perusahaan H Ismail dan atas sepengetahuan Kepala Dinas PU Arif dan masih banyak proyek lain dari Dinas PU yang dikerjakan asal-asalan tapi diterima dan dibayar, mengapa hal itu bisa terjadi ? karena Dinas PU adalah mesin uang ‘PEJABAT KORUP’ yang ada di Kabupaten Tebo, tapi berlagak suci dan hal besar yang akan terjadi dan meledak serta membuat Bupati Tebo tidak punya muka adalah persoalan pembangunan kantor Dekranasda di atas tanah masjid perubahan gambar masjid yang dibuat oleh ITB oleh Kabid Cipta Karya Sardi yang sekarang menghasilkan masjid dengan pagu anggaran Rp 60 M tapi pekerjaan banyak dikurangi atas keterangan Sardi adalah atas dasar persetujuan bupati dan orang bodoh juga akan dapat melihat dan sulit percaya kalau begitu banyak pengurangan ornament bangunan yang begitu indah yang dibuat pakar mesjid terbaik di asia anggarannya sama malah kurang Rp 900 Juta dengan yang sudah jadi sekarang.
Dalam hal ini LP Tipikor tidak mengerti mengapa bupati begitu mudah percaya begitu saja dan dengan seenaknya mennyetujui perubahan, apa karena merasa dia adalah penguasa tertinggi di Kabupaten Tebo atau ikut makan uang kongkalikong ? Makanya pak kalau menunjuk staf ahli itu haruslah orang-orang yang memiliki keahlian agar pada saat dibutuhkan bisa memberikan masukan karena menurut kami yang ada sekarang ini tak pantas disebut STAF AHLI, TAPI YANG BENAR ADALAH AHLI STAF. (Iwan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar