Terkait Surat Perintah Bupati, Amburadulnya Pemerintahan Kabupaten Tebo Dibawah Pimpinan Sukandar - Hamdi Semakin Terlihat

Tebo-Jambi, INDOPUBLIK NEWS

Seorang pemimpin yang baik, apalagi dengan jabatan bupati dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan pemerintahan haruslah mengacu kepada aturan yang benar dan memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ketika keputusan tersebut menimbulkan polemik, baik itu di lihat dari sisi hukum ketatanegaraan maupun aturan lain yang berlaku dan menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah kabupaten.

Keluarnya surat Perintah Bupati  Nomor  : 800/345/org/2015 yang ditandatangani lansung oleh Bapak  H Sukandar SKom, MSi  sebagai Bupati Kabupaten Tebo pada tanggal 3-8-2015 yang memerintahkan Nama M Hatta, SSos  dengan Jabatan Asisten Aministrasi Umum  Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo untuk melakukan : 1.Melaksanakan tugas pengelolaan surat masuk dan surat keluar Pemerintah Kabupaten Tebo. 2.Penanganan surat-surat yang akan ditandatangani oleh Bupati Tebo dan Wakil Bupati Tebo. 3.Menandatangani  surat surat yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kabupten Tebo. Dimana surat perintah ini mulai berlaku  sejak ditetapkan sampai adanya ketentuan lebih lanjut.

Dari keluarnya surat tersebut dan terekspos ke media, telah menimbulkan berbagai tanggapan miring serta jadi bahan pembicaraan baik itu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tebo maupun di tengah masyarakat, dengan mengatakan bahwa sebenarnya Sukandar memang tidak layak untuk menjadi Bupati dan dengan cara-cara yang selama ini dilakukan, dia lebih cocok untuk jadi ‘TOKE KARET’.

Anggapan seperti ini lahir karena sikap dan pola kepemimpinan yang dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, dia lebih senang menempatkan pejabat penjilat (ABS) dibandingkan pejabat yang punya integritas dan kemampuan namun kritis sebagai pembantu baik itu sebagai  Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Kabag, Camat dan jabatan strategis lain dan inilah salahsatu sebab mengapa sekarang begitu banyak pejabat Kabupaten Tebo yang diperiksa SATGASSUS Kejaksaan Agung. Itu semua tidak lepas dari lemahnya kepemimpinan  Sukandar dalam menjaga anak buahnya terkait dalam persoalan hukum dan ini semua adalah akibat campur tangan pemilik modal yang  tidak bisa dia kendalikan karena telah berjasa mengeluarkan banyak modal ketika  dia maju sebagai calon Bupati Tebo.

Merosotnya kredibilitas Pemerintahan Kabupaten Tebo dibawah kepempinan Sukardar sebenarnya mulai terlihat sejak  tersiar kabar di tengah masyarakat bahwa ada perseteruan antara  Bupati dengan Wakil Bupati yang dengan segala cara berusaha mereka tutupi, namun yang namanya bangkai ditutupi, bagaimanapun pasti akan tercium juga. Ditambah lagi jarangnya Wakil Bupati Hamdi masuk kantor semakin menunjukan apa yang disangkakan masyarakat itu benar.

Bagaimana pemerintahan akan berjalan baik demi kepentingan masyarakat, kalau pemimpinnya sendiri tak akur bekerjasama untuk penuhi harapan yang masyarakat percayakan kepada mereka berdua kalau pemimpinnya sendiri tidak akur dan berjalan sendiri-sendiri dan saling menyalahkan.

Saat ini kami melihat rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kepempinan Sukandar-Hamdi adalah buah dari apa yang mereka lakukan dan sekarang mereka masih dihargai karena jabatan Bupati dan Wakil Bupati masih melekat di pundak mereka dan mudah-mudahan di balik banyaknya cercaan dan hujatan atas kepemimpinan mereka berdua masih ada keajaiban yang terjadi sehingga yang berbuat salahlah yang akan menanggung resiko perbuatannya, baik itu dari murka Allah maupun hukum dunia yaitu masuk penjara.

Seorang pemimpin memang seharusnya kalau dia memimpin dengan cara yang benar mendapat penghargaan dan kalau dia bersalah mengunakan kekuasaan yang ada padanya  padahal dia sudah dibiayai, baik itu berupa gaji, tunjangan dan fasilitas mewah oleh negara masih melakukan tindakan memperkaya diri sendri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara dihukum seberat-beratnya.

SKU INDOPUBLIK NEWS melihat  Kekisruhan yang saat ini terjadi di pemerintahan Kabupaten Tebo, akibat surat perintah yang dikeluarkan Sukandar sebagai Bupati Tebo Kepada  M Hatta yang telah merampas kewenangan yang dimiliki Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, merupakan suatu bentuk kesewengan dan ego pribadi atas kekuasaan yang dimiliki tanpa mengacu kepada aturan perundang-undangan tentang struktur pemerintahan sebuah kabupaten yang tak bisa seenaknya dibuat oleh seorang bupati dengan  pertimbangan, karena Wakil Bupati jarang ngantor ataupun Sekda melakukan perjalanan dinas 61 kali tanpa melapor  atau kurang koordinasi dengan  bupati harus memberikan kewenangan mereka kepada orang yang tidak berhak  memegangnya tanpa adanya suatu proses yang benar tentang  disiplin pegawai negeri sipil dan bupati sendiri dengan gampang mengatakan, “saya memberikan tugas itu kepada M Hatta karena  tidak cuti,” kata dia. Apakah benar seorang bupati  di perintahkan untuk melaksanakan  tugas negara selama  tiga (3) bulan untuk mengikuti Lemhanas boleh tidak cuti dan masih harus masuk kantor dengan mengatakan “kalau saya setiap Jum’at sampai minggu ada di Tebo dan bisa menandatangani surat-surat,” kata dia.

Kalau begitu apa gunanya perintah itu diberikan ke M Hatta. Apakah salah kalau orang beranggapan tindakan yang dilakukan bupati ini adalah bentuk ketakutan dan tidak adanya keikhlasan bupati untuk memberikan, sementara kewenangan yang ada padanya kepada orang yang berdasarkan peraturan atau undang-undang berhak memegangnya, tetapi karena tidak sejalan maka hak itu diberikan kepada orang lain tanpa memikirkan  bahwa surat perintah yang dibuat Sukandar sebagai seorang  bupati akan berdampak luas dalam tatanan kepemerintahan, terutama yang berhubungan soal keuangan dimana yang berhak menandatangani administrasi berupa surat adalah pejabat berdasarkan SK Difinitif bukan surat perintah bupati, sekarang akibat dari surat perintah bupati kepada  M Hatta sudah mulai terlihat ketika Sekda tidak mau menandatangani surat yang berhubungan dengan pencairan dana apakah  M Hatta berani menandatanganinya berdasarkan surat perintah bupati dan kalaupun ditandatangani apakah itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan secarah hukum.

Keputusan bupati yang tidak popular ini, kini telah menimbulkan keresahan di kalangan PNS dan para Kepala Desa yang akan mencairkan dana ADD dan hal ini kalau tidak segera diatasi akan sangat merugikan masyarakat  dan  apakah dalam hal ini  kalau berdasarkan kajian hukum dan aturan, surat perintah bupati itu salah. Apakah dia berani meminta ma’af secara terbuka kepada masyarakat atas adanya kekisruhan yang saat ini terjadi akibat surat perintah bupati kepada M Hatta.

INDOPUBLIK NEWS meminta pendapat Ketua LP Tipikor Korwil  Provinsi Jambi, Ibrahim IP dan mendapat jawaban berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Tebo saat ini tidak terlepas dari sikap dan tindakan  yang dilakukan oleh bupati  sebagai pemimpin. Kalau bupati bertindak mengacu kepada aturan perundang-undangan dalam meminpin jalannya pemerintahan, maka daerah itu akan menjadi baik. Akan tetapi, bila seorang bupati dalam mengambil tindakan tidak berdasarkan aturan, maka daerah tersebut akan mengalami berbagai masalah yang selanjutnya berdampak terganggunya berbagai kegiatan.

Guna memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat, keputusan bupati menunjuk M Hatta untuk melaksanakan perintahnya menurut LP Tipikor merupakan suatu keputusan yang memiliki resiko tinggi bila dilaksanakan, terutama bagi yang akan melaksanakan perintah itu, karena “kami melihat surat itu akan menimbulkan  polemik,  karena dibuat tidak dengan pertimbangan hukum yang benar, tetapi lebih cenderung kepada  adanya suatu rasa ego untuk menunjukan bahwa saya adalah penguasa yang dapat melakukan apa saja yang saya mau,” paparnya.

Dan kami melihat dengan keluarnya surat itu, semakin menunjukan bahwa di Pemda Tebo saat ini sedang terjadi masalah bukan hanya antara bupati dengan Wakil Bupati tetapi juga antara bupati dengan Sekda yang berbuntut dialihkannya kewenangan Wakil Bupati dan Sekda. Hal ini kalau dibiarkan akan menimbulkan masalah besar dan merugikan masyarakat Kabupaten Tebo, karena kami melihat Sukandar lebih mengedepankan egonya dibanding dengan rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi, yaitu ketika  masalahnya dengan Wakil Bupati belum selesai, Sukandar telah membuka persolan baru dengan Sekda dan kami melihat apapun alasanya, bupati adalah orang yang paling bertanggungjawab atas masalah yang terjadi saat ini, karena dia gagal melakukan tugasnya  sebagai pemimpin yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan kepada bawahannya  dan yang perlu diingat kesalahan administrasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. (Iwan)