Tebo-Jambi, IP News
Persoalan yang terjadi dan di alami oleh DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KABUPATEN TEBO di bawah pimpinan ARIF MACHRUP DAHLAN yang saat ini masih dalam proses di Kejaksaan Agung seharusnya membuat para pengambil kebijakan yang ada di Kab Tebo khususnya dinas pekerjaan umum menyadari bahwa selama ini ada kebijakan yang salah dan berakibat Kabid BINA MARGA JOKO PARIADI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Satuan Tugas Khusus (Satgassus) KEJAKSAAN AGUNG RI di Jakarta sebenarnya dapat dijadikan bahan pembelajaran yang baik bagi para pejabat yang memegang posisi penting di dinas Instansi yang ada di Kab Tebo terutama di dinas Pekerjaan Umum (PU) jangan hanya karena loyal kepada atasan dan karena takut kehilangan Jabatan menurut saja ketika di minta melakukan hal hal yang salah demi mendapatkan uang buat setor sama pimpinan, kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan adanya persoalan ini seharusnya lebih membuka diri dan membuka akses impormasi seluasnya kepada Pers hal ini guna menetralisir berbagai isu negatip yang selama ini di tujukan kepada kepala dinas Pekerjaan Umum ( PU) Arip padahal orang bodoh juga dapat melihat bahwa sebenarnya selama ini dinas pekerjaan umum telah di jadikan mesin uang oleh Pejabat Korup baik dari kalangan Legislatip maupun Eksekutip. Adanya keributan di dinas Pekerjaan umu (PU) antara Kontraktor dengan Kabid Cipta Karya SARDI beberapa waktu yang lalu sudah semakin menunjukan bahwa yang menjabat sebagai kabid di dinas Pekerjaan Umum adalah orang orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan padahal dia telah di tunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) tetapi semua tetap saja tergantung kepada kepala dinas,hal itu sesuai apa yang di katakana Sardi bahwa dia tidak bisa berbuat apa apa tampa ijin kepala dinas dan dia sangat takut dimarahi oleh kadis.
Pantauan Indopubliknews di lapangan dan kondisi di dinas PU di tidak banyak yang berubah untuk menuju perbaikan system kerja dan kualitas pekerjaan karena hampir semua paket pekerjaan yang melalui Tender maupun Penunjukan Lansung (PL) dalam kenyataannya masih menutup akses impormasi di mana pelang nama pekerjaan tidak pernah mencantumkan berapa anggaran biaya dan polume pekerjaan yang harus di kerjakan padahal dalam undang keterbukaan impormasi dengan jelas di atur bahwa impormasi yang harus tersedia setiap saat adalah impormasi tentang pengelolaan keuangan dan kalau kontraktor tidak mencantumkan berapa anggaran proyek yang sedang di kerjakan seharusnya dinas PU melekukan teguran dan kalau perlu membuat sendiri pelang tersebut karena hal ini adalah suatu bentuk langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebab kami melihat dengan tidak mencantumkan berapa besar anggaran proyek tersebut pada pelang proyek kita sudah dapat melihat adanya niat yang tidak baik yang mulai di lakukan oleh kontraktor dan yang lebih parahnya lagi pekerjaan yang ada dalam ibu kota Kabupaten Tebo masih ada yang tidak memasang pelang tetapi itu semua di biarkan saja,perubahan yang paling menonjol yang di lakukan oleh dinas PU paskah kedatangan Satgassus yang kami lihat adalah semakin di tutupnya akses impormasi mulai dari pengetatan aturan untuk melakukan kompirmasi dan semakin sulitnya para pejabat PU bila di minta untuk kompirmasi dan tidak jarang banyak yang kabur bila di temui wartawan.
Pantauan Indopubliknews di lapangan dan kondisi di dinas PU di tidak banyak yang berubah untuk menuju perbaikan system kerja dan kualitas pekerjaan karena hampir semua paket pekerjaan yang melalui Tender maupun Penunjukan Lansung (PL) dalam kenyataannya masih menutup akses impormasi di mana pelang nama pekerjaan tidak pernah mencantumkan berapa anggaran biaya dan polume pekerjaan yang harus di kerjakan padahal dalam undang keterbukaan impormasi dengan jelas di atur bahwa impormasi yang harus tersedia setiap saat adalah impormasi tentang pengelolaan keuangan dan kalau kontraktor tidak mencantumkan berapa anggaran proyek yang sedang di kerjakan seharusnya dinas PU melekukan teguran dan kalau perlu membuat sendiri pelang tersebut karena hal ini adalah suatu bentuk langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebab kami melihat dengan tidak mencantumkan berapa besar anggaran proyek tersebut pada pelang proyek kita sudah dapat melihat adanya niat yang tidak baik yang mulai di lakukan oleh kontraktor dan yang lebih parahnya lagi pekerjaan yang ada dalam ibu kota Kabupaten Tebo masih ada yang tidak memasang pelang tetapi itu semua di biarkan saja,perubahan yang paling menonjol yang di lakukan oleh dinas PU paskah kedatangan Satgassus yang kami lihat adalah semakin di tutupnya akses impormasi mulai dari pengetatan aturan untuk melakukan kompirmasi dan semakin sulitnya para pejabat PU bila di minta untuk kompirmasi dan tidak jarang banyak yang kabur bila di temui wartawan.
Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau semua pihak khususnya para pejabat itu menyadari bahwa sebagai pejabat yang membawahi lembaga pelayanan public tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat mengapa harus kabur ketika di kompirmasi oleh wartawan yang tugasnya memberikan impormasi kepada masyarakat.
Ketua Korwil LP. Tipikor Prov Jambi IBRAHIM.IP kepada Indopubliknews mengatakan di Kab Tebo saat ini evoria ketakutan sedang menghantui para pejabat sehingga dalam bersikap dan bertindak mereka semua serba hati hati dan itulah salah satu sebab mengapa belakangan ini banyak pejabat yang menjadi bulan bulanan pemberitaan media dan itu sah sah saja dan kalau memang pemberitaan itu tidak benar mengapa mereka tidak melakukan hak jawab untuk mengklarifikasi apa bila pemberitaan yang menulis tentang mereka tidak benar dan selama ini sangat jarang saya melihat ada pejabat Tebo ini yang memamfaatkan tentang hak jawab,itu artinya sebagian besar apa yang di beritakan oleh media media yang kritis itu adalah benar, saya melihat dan mendengar banyak pejabat yang alergi dengan kedatangan wartawan dan selalu mengatakan kalau wartawan itu kerjanya hanya mencari kesalahan orang lain, pendapat seperti itu kalau di biarkan akan menimbulkan gap yang semakin dalam antara wartawan dengan pejabat terutama yang memimpin dinas yang diduga selama ini menjadi mesin uang para pejabat korup seperti dinas pekerjaan umum (PU) dinas pendidikan (Diknas) dinas Kesehatan (Dinkes) dan dinas lain yang mengelola dana yang cukup besar,persekongkolan jahat ini kalau kita mengacu kepada undang undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Undang Undang RI No 20 Tahun 2001 yaitu tentang perubahan undang undang No . 31 Tahun 1999, apa yang di lakukan para pejabat itu adalah suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dipidana penjara karena penyuapan dan penyalahgunaan wewenang yang ada pada untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 undang Tipikor.
Untuk kedepan LP. TIPIKOR KORWIL PROV JAMBI mengingatkan kepada seluruh pejabat yang ada di Kab Tebo dari Eksekutip dan Legislatip untuk bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan kewengan baik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain karena saat ini sudah banyak bukti yang menunjukan bahwa pejabat korup itu tidak pernah akan lepas dari jeratan hukum, siapa yang mau silakan lakukan dan Tunggu giliran. (H312)
Ketua Korwil LP. Tipikor Prov Jambi IBRAHIM.IP kepada Indopubliknews mengatakan di Kab Tebo saat ini evoria ketakutan sedang menghantui para pejabat sehingga dalam bersikap dan bertindak mereka semua serba hati hati dan itulah salah satu sebab mengapa belakangan ini banyak pejabat yang menjadi bulan bulanan pemberitaan media dan itu sah sah saja dan kalau memang pemberitaan itu tidak benar mengapa mereka tidak melakukan hak jawab untuk mengklarifikasi apa bila pemberitaan yang menulis tentang mereka tidak benar dan selama ini sangat jarang saya melihat ada pejabat Tebo ini yang memamfaatkan tentang hak jawab,itu artinya sebagian besar apa yang di beritakan oleh media media yang kritis itu adalah benar, saya melihat dan mendengar banyak pejabat yang alergi dengan kedatangan wartawan dan selalu mengatakan kalau wartawan itu kerjanya hanya mencari kesalahan orang lain, pendapat seperti itu kalau di biarkan akan menimbulkan gap yang semakin dalam antara wartawan dengan pejabat terutama yang memimpin dinas yang diduga selama ini menjadi mesin uang para pejabat korup seperti dinas pekerjaan umum (PU) dinas pendidikan (Diknas) dinas Kesehatan (Dinkes) dan dinas lain yang mengelola dana yang cukup besar,persekongkolan jahat ini kalau kita mengacu kepada undang undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Undang Undang RI No 20 Tahun 2001 yaitu tentang perubahan undang undang No . 31 Tahun 1999, apa yang di lakukan para pejabat itu adalah suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dipidana penjara karena penyuapan dan penyalahgunaan wewenang yang ada pada untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 undang Tipikor.
Untuk kedepan LP. TIPIKOR KORWIL PROV JAMBI mengingatkan kepada seluruh pejabat yang ada di Kab Tebo dari Eksekutip dan Legislatip untuk bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan kewengan baik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain karena saat ini sudah banyak bukti yang menunjukan bahwa pejabat korup itu tidak pernah akan lepas dari jeratan hukum, siapa yang mau silakan lakukan dan Tunggu giliran. (H312)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar